Pasal 480 KUHP
Setiap Orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476 sampai dengan Pasal 479 dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d.
(KUHP hlm. 168)
Penjelasan Pasal 480 KUHP
Cukup jelas.
(KUHP hlm. 325)
HAK YANG DAPAT DICABUT:
Pasal 86 KUHP
Pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf a dapat berupa:
a.
hak memegang jabatan publik pada umumnya atau jabatan tertentu;
b.
hak menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
c.
hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.
hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas atas orang yang bukan Anaknya sendiri;
e.
hak menjalankan Kekuasaan Ayah, menjalankan perwalian, atau mengampu atas Anaknya sendiri;
f.
hak menjalankan profesi tertentu; dan/atau
g.
hak memperoleh pembebasan bersyarat.
(KUHP hlm. 33)
PENJELASAN PENYUSUN
Pasal 480 KUHP hanya menunjuk huruf a sampai dengan huruf d, sehingga huruf e, huruf f, dan huruf g tidak dapat dijatuhkan pada perkara pencurian. Pasal 480 KUHP juga bukan tindak pidana tersendiri dan tidak memiliki unsur yang harus dibuktikan. Yang dibuktikan tetap unsur Pasal 476 sampai dengan Pasal 479 KUHP, sedangkan Pasal 480 KUHP menjadi dasar tuntutan pidana tambahan.
PENJELASAN PENYUSUN
Meskipun Pasal 480 KUHP tidak memiliki unsur yang harus dibuktikan, penyidik perlu menguraikan keadaan yang berkaitan dengan hak-hak tersebut dalam berkas perkara, agar penuntut umum dan hakim mempunyai bahan untuk mempertimbangkannya.
Keadaan yang dimaksud misalnya pekerjaan dan jabatan tersangka, keanggotaannya pada Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta kedudukannya sebagai wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anaknya sendiri. Keterangan tersebut diperoleh pada saat pemeriksaan identitas tersangka dan dikuatkan dengan surat keterangan dari instansi atau pejabat yang berwenang.