KUHAP tidak memuat ketentuan yang secara khusus menunjuk Pasal 481 KUHP.
Ketentuan berikut berlaku karena Pasal 481 ayat (2) KUHP menjadikan pencurian dalam keluarga sebagai tindak pidana aduan.
PENGADUAN:
Pasal 1 angka 46 KUHAP
Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada Penyelidik, Penyidik Polri, PPNS, atau Penyidik Tertentu untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.
(KUHAP hlm. 8)
PENJELASAN PENYUSUN
Pengaduan berbeda dari Laporan. Pengaduan hanya dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dan harus disertai permintaan agar pelaku ditindak menurut hukum. Pada perkara Pasal 481 ayat (2) KUHP, tanpa pengaduan yang demikian, penuntutan tidak dapat dilakukan.
PENJELASAN PENYUSUN
Perlu diperhatikan bahwa syarat pengaduan pada Pasal 481 ayat (2) KUHP berasal dari rumusan pasalnya sendiri, yaitu kalimat yang menyatakan penuntutan hanya dapat dilakukan atas pengaduan Korban.
Pasal 30 ayat (1) KUHAP memuat daftar tindak pidana yang penuntutannya hanya dapat dilakukan atas pengaduan, dan Pasal 481 KUHP tidak tercantum dalam daftar tersebut. Keadaan itu tidak meniadakan syarat pengaduan, karena syarat tersebut sudah ditentukan oleh Pasal 481 ayat (2) KUHP sendiri.
Akibatnya bagi penyidik tetap sama, yaitu perkara yang termasuk Pasal 481 ayat (2) KUHP memerlukan pengaduan dari yang berhak sebelum dapat diproses.
Ketentuan mengenai siapa yang berhak mengadu, cara pengajuan, tenggang waktu, dan penarikan pengaduan terdapat dalam KUHP, bukan dalam KUHAP. Uraian lengkapnya ada pada Kartu Pengantar Pasal 481, bagian Kutipan KUHP.
Perlu diperhatikan pula bahwa terdapat 2 ketentuan berbeda yang sama-sama bernomor Pasal 30. Pasal 30 KUHP mengatur penarikan pengaduan, sedangkan Pasal 30 KUHAP mengatur daftar tindak pidana aduan. Penyidik menyebutkan nama undang-undangnya secara tegas agar tidak tertukar.
PENGHENTIAN PENYIDIKAN:
Pasal 24 ayat (2) KUHAP
Penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena:
a.
tidak terdapat cukup alat bukti;
b.
peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana;
c.
Penyidikan dihentikan demi hukum;
d.
terdapat Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Tersangka atas perkara yang sama;
f.
Tersangka meninggal dunia;
g.
ditariknya Pengaduan pada tindak pidana aduan;
h.
tercapainya penyelesaian perkara melalui mekanisme Keadilan Restoratif;
i.
Tersangka membayar maksimum pidana denda atas tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II; atau
j.
Tersangka membayar maksimum pidana denda kategori IV atas tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
(KUHAP hlm. 20-21)
PENJELASAN PENYUSUN
Ditariknya pengaduan merupakan alasan penghentian penyidikan tersendiri menurut huruf g. Alasan ini berdiri sendiri, terpisah dari alasan tidak cukup alat bukti maupun peristiwa bukan tindak pidana.
Penarikan pengaduan hanya dapat dilakukan dalam waktu 3 bulan sejak pengaduan diajukan menurut Pasal 30 KUHP, dan pengaduan yang sudah ditarik tidak dapat diajukan lagi. Penyidik menerangkan hal tersebut kepada pengadu sebelum penarikan dituangkan dalam berita acara.
PENAHANAN:
Pasal 100 ayat (1) KUHAP
Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 hanya dapat dilakukan berdasarkan surat perintah Penahanan atau penetapan Hakim terhadap Tersangka atau Terdakwa yang melakukan tindak pidana atau melakukan percobaan atau pembantuan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
(KUHAP hlm. 52)
PENJELASAN PENYUSUN
Pasal 481 KUHP tidak memuat ancaman pidana tersendiri, melainkan mengatur syarat penuntutan atas perkara Pasal 476 sampai dengan Pasal 479 KUHP. Karena itu kewenangan penahanan mengikuti pasal pokok yang disangkakan.
Perlu diperhatikan bahwa pada perkara Pasal 481 ayat (2) KUHP, penahanan tetap bergantung pada terpenuhinya syarat pengaduan. Tanpa pengaduan yang sah, perkaranya tidak dapat diproses sehingga penahanan pun tidak berdasar.