Kutipan KUHP — Pasal 481

Pasal 481 KUHP

(1)

Penuntutan pidana tidak dilakukan jika yang melakukan salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476 sampai dengan Pasal 479 merupakan suami atau istri Korban Tindak Pidana yang tidak terpisah meja dan tempat tidur atau tidak terpisah Harta Kekayaan.

(2)

Penuntutan pidana hanya dapat dilakukan atas pengaduan Korban jika pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suami atau istri Korban Tindak Pidana yang terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah Harta Kekayaan, atau merupakan keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus maupun dalam garis menyamping sampai derajat kedua.

(3)

Dalam masyarakat yang menggunakan sistem matriarkat, pengaduan dapat juga dilakukan oleh orang lain yang menjalankan Kekuasaan Ayah.

(KUHP hlm. 168-169)

Penjelasan Pasal 481 KUHP

Cukup jelas.

(KUHP hlm. 326)

PENGERTIAN ISTILAH:

Pasal 153 KUHP

Kekuasaan Ayah adalah termasuk juga kekuasaan kepala keluarga.

(KUHP hlm. 53)

Pasal 159 KUHP

Harta Kekayaan adalah benda bergerak atau benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang memiliki nilai ekonomi.

(KUHP hlm. 54)

KETENTUAN TERKAIT TINDAK PIDANA ADUAN:

Pasal 24 KUHP

(1)

Dalam hal tertentu, pelaku Tindak Pidana hanya dapat dituntut atas dasar pengaduan.

(2)

Tindak Pidana aduan harus ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang.

(KUHP hlm. 12)

Pasal 28 KUHP

(1)

Pengaduan dilakukan dengan cara menyampaikan pemberitahuan dan permohonan untuk dituntut.

(2)

Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara lisan atau tertulis kepada Pejabat yang berwenang.

(KUHP hlm. 13)

Pasal 29 ayat (1) KUHP

Pengaduan harus diajukan dalam tenggang waktu:

6 (enam) Bulan terhitung sejak tanggal orang yang berhak mengadu mengetahui adanya Tindak Pidana jika yang berhak mengadu bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; atau

9 (sembilan) Bulan terhitung sejak tanggal orang yang berhak mengadu mengetahui adanya Tindak Pidana jika yang berhak mengadu bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

(KUHP hlm. 13)

Pasal 30 KUHP

(1)

Pengaduan dapat ditarik kembali oleh pengadu dalam waktu 3 (tiga) Bulan terhitung sejak tanggal pengaduan diajukan.

(2)

Pengaduan yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi.

(KUHP hlm. 14)

PENJELASAN PENYUSUN

Pasal 481 KUHP membedakan 2 keadaan yang akibatnya sangat berbeda bagi penyidik. Pada ayat (1), yaitu suami atau istri yang tidak terpisah meja dan tempat tidur atau tidak terpisah Harta Kekayaan, penuntutan sama sekali tidak dapat dilakukan. Pada ayat (2), yaitu suami atau istri yang terpisah atau keluarga sedarah maupun semenda sampai derajat kedua, penuntutan dapat dilakukan tetapi hanya atas pengaduan Korban. Karena itu langkah pertama penyidik adalah memastikan hubungan antara pelaku dan Korban serta ada tidaknya pemisahan meja dan tempat tidur atau pemisahan Harta Kekayaan.

LANGKAH PEMERIKSAAN BAGI PENYIDIK:

PENJELASAN PENYUSUN

Karena Pasal 481 KUHP menentukan boleh tidaknya perkara dituntut, penyidik memeriksa 3 hal berikut sejak awal, sebelum melangkah lebih jauh.

Pertama, hubungan antara pelaku dengan Korban. Uraikan hubungan tersebut secara tegas dan kuatkan dengan surat, misalnya kartu keluarga, akta nikah, atau akta kelahiran. Keterangan lisan saja tidak cukup, karena hubungan keluarga menentukan berlaku tidaknya pasal ini.

Kedua, keadaan terpisah meja dan tempat tidur atau terpisah Harta Kekayaan, apabila pelaku merupakan suami atau istri Korban. Uraikan keadaan sebenarnya, dan kuatkan dengan surat apabila ada, misalnya putusan pengadilan atau perjanjian perkawinan. Keadaan inilah yang membedakan perkara yang tidak dapat dituntut sama sekali menurut ayat (1) dari perkara yang dapat dituntut atas pengaduan menurut ayat (2).

Ketiga, ada tidaknya pengaduan yang sah, apabila perkara termasuk ayat (2). Pastikan pengaduan diajukan oleh yang berhak, memuat permohonan untuk dituntut, dan masih dalam tenggang waktu. Tanpa pengaduan yang sah, perkara tidak dapat diproses.

Apabila pemeriksaan menunjukkan perkara termasuk ayat (1), perkara tidak dapat dituntut dan penyidik tidak melanjutkannya. Apabila termasuk ayat (2) tetapi belum ada pengaduan, penyidik menerangkan hal tersebut kepada yang berhak sebelum perkara dilanjutkan.