Pasal 145 KUHP

Setiap Orang adalah orang perseorangan, termasuk Korporasi.

(KUHP hlm. 52)

PENJELASAN PENYUSUN

Unsur ini mencakup 2 subjek hukum, yaitu orang perseorangan dan Korporasi. Pada perkara penganiayaan, subjek yang lazim dihadapi adalah orang perseorangan.

Pasal 36 ayat (1) KUHP

Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan.

(KUHP hlm. 15)

PENJELASAN PENYUSUN

Kemampuan bertanggung jawab merupakan syarat yang harus dipastikan penyidik, dan KUHP mengatur 2 keadaan yang dapat mempengaruhinya.

Pasal 38 KUHP

Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan.

(KUHP hlm. 15)

Pasal 39 KUHP

Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan.

(KUHP hlm. 15)

PENJELASAN PENYUSUN

Kedua pasal itu mengatur derajat yang berbeda dan tidak boleh dipertukarkan. Pasal 38 KUHP berlaku bagi penyandang disabilitas mental atau intelektual pada umumnya, dan akibatnya pidana dapat dikurangi. Pasal 39 KUHP berlaku bagi keadaan yang lebih berat, yaitu kekambuhan akut disertai gambaran psikotik atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat, dan akibatnya tidak dapat dijatuhi pidana tetapi dapat dikenai tindakan. Penyidik perlu memastikan keadaan mana yang dihadapi melalui keterangan ahli, bukan melalui penilaian sendiri.

Pasal 146 KUHP

Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau yang disamakan dengan itu, maupun perkumpulan yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu.

(KUHP hlm. 52)

PENJELASAN PENYUSUN

Pasal 145 KUHP berlaku bagi seluruh KUHP tanpa pengecualian, sehingga Korporasi tidak dikeluarkan dari unsur ini. KUHP dan buku Anotasi tidak menerangkan apakah Korporasi dapat melakukan penganiayaan, yang merupakan perbuatan terhadap tubuh orang. Hal itu dinyatakan terbuka sebagai hal yang tidak ditemukan dalam sumber. Tata cara pemeriksaan Korporasi ada pada Pasal 476 KUHP unsur Setiap Orang.

PENJELASAN PENYUSUN

Seluruh isi bagian ini adalah rumusan/penjelasan penyusun, bukan kutipan sumber

Unsur "Setiap Orang" dinyatakan terpenuhi apabila penyidik dapat membuktikan 2 hal.

Penyidik harus membuktikan bahwa orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah benar pelaku yang dimaksud dalam perkara, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona). Pembuktiannya melalui pencocokan identitas tersangka dengan dokumen resmi, dan melalui keterangan korban serta saksi yang menerangkan dasar pengenalannya terhadap pelaku.

Penyidik harus membuktikan bahwa tersangka dalam keadaan mampu bertanggung jawab secara hukum pada saat melakukan perbuatan. Apabila ada petunjuk mengenai disabilitas mental atau disabilitas intelektual, penyidik meminta keterangan ahli untuk menentukan apakah keadaan itu termasuk Pasal 38 KUHP atau Pasal 39 KUHP, dan tidak menilainya sendiri.

Alat bukti yang lazim dipakai adalah keterangan korban, keterangan saksi, keterangan tersangka, dan dokumen identitas resmi. Apabila ada petunjuk gangguan jiwa, ditambah keterangan ahli.

Pada perkara penganiayaan, pembuktian unsur ini bersifat yuridis formil. Pertanyaan apakah tersangka benar melakukan perbuatannya dibuktikan pada unsur Melakukan Penganiayaan.

Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Psw

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah orang atau subjek hukum pidana yang memiliki kecakapan bertindak menurut hukum, yakni seseorang yang sehat jasmani dan rohani serta tidak berada dalam keadaan yang dapat meniadakan atau menghapuskan pertanggungjawaban pidana, sehingga terhadap dirinya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang bahwa unsur "Setiap Orang" dalam hukum pidana bersifat yuridis formil dan bertujuan untuk memastikan bahwa subjek hukum yang dihadapkan ke persidangan adalah benar orang yang patut dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang menjadi pokok perkara.

(Putusan PN Pasarwajo Nomor 53/Pid.B/2026/PN Psw hlm. 16)

Putusan Nomor 53/Pid.B/2026/PN Psw

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara yuridis formil, sedangkan mengenai apakah Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pembahasan unsur-unsur tindak pidana berikutnya.

(Putusan PN Pasarwajo Nomor 53/Pid.B/2026/PN Psw hlm. 17)

PENJELASAN PENYUSUN

Majelis menilai 3 hal pada unsur ini, yaitu kecakapan bertindak menurut hukum, kecocokan identitas terdakwa dengan surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona, dan tidak adanya keadaan yang meniadakan pertanggungjawaban pidana. Ketiganya perlu sudah terurai dalam berkas penyidikan.

Majelis menegaskan unsur ini hanya bersifat yuridis formil. Pembuktian bahwa tersangka benar melakukan perbuatannya tidak diletakkan di sini, melainkan pada unsur berikutnya.

CATATAN PENTING:

Hindari pertanyaan yang bersifat menjerat sebagaimana dilarang dalam Pasal 144 huruf e KUHAP yang menyatakan bahwa Korban berhak bebas dari pertanyaan yang menjerat. Pertanyaan menjerat adalah pertanyaan yang sudah memuat jawaban di dalamnya atau mengandaikan fakta yang belum diakui terperiksa.

Contoh pertanyaan 1 - Identitas dan ciri-ciri pelaku:

Contoh pertanyaan 2 - Dasar pengenalan:

Contoh pertanyaan 3 - Penegasan identitas pelaku:

Contoh pertanyaan 4 - Keadaan pelaku saat kejadian:

CATATAN PENTING:

Hindari pertanyaan yang bersifat menjerat sebagaimana dilarang dalam Pasal 143 huruf f KUHAP yang menyatakan bahwa Saksi berhak bebas dari pertanyaan yang menjerat. Pertanyaan menjerat adalah pertanyaan yang sudah memuat jawaban di dalamnya atau mengandaikan fakta yang belum diakui terperiksa.

Contoh pertanyaan 1 - Identitas dan ciri-ciri pelaku:

Contoh pertanyaan 2 - Kedudukan saksi:

Contoh pertanyaan 3 - Dasar pengenalan:

Contoh pertanyaan 4 - Penegasan identitas pelaku:

Contoh pertanyaan 5 - Keadaan pelaku saat kejadian:

CATATAN PENTING:

Hindari pertanyaan yang bersifat menjerat. Pasal 32 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa dalam hal Penyidik melakukan intimidasi dan/atau mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat terhadap Tersangka, Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum dapat menyatakan keberatan, dan menurut ayat (3) keberatan itu dicatat dalam berita acara. Pertanyaan menjerat adalah pertanyaan yang sudah memuat jawaban di dalamnya atau mengandaikan fakta yang belum diakui terperiksa.

Contoh pertanyaan 1 - Kondisi kesehatan saat pemeriksaan:

Contoh pertanyaan 2 - Identitas tersangka:

Contoh pertanyaan 3 - Riwayat kejiwaan:

Contoh pertanyaan 4 - Keadaan saat kejadian:

Contoh pertanyaan 5 - Hubungan dengan korban: