Pasal 469 ayat (2) KUHP

Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

(KUHP hlm. 162)

Pasal 469 ayat (1) KUHP

Setiap Orang yang melakukan penganiayaan berat dengan rencana lebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

(KUHP hlm. 162)

Penjelasan Pasal 469 KUHP

Cukup jelas.

(KUHP hlm. 322)

PENJELASAN PENYUSUN

KUHP tidak merumuskan pengertian rencana lebih dahulu, dan istilah itu tidak ada dalam Bab Ketentuan Umum. Penjelasan Pasal 469 KUHP juga tidak menerangkannya. Rumusan yang dipakai diambil dari buku Anotasi.

Anotasi KUHP Pasal 459

Tindak pidana yang direncanakan terlebih dulu atau voorbedachte rade dikenal sebagai dolus premeditatus atau beratene mut atau kesengajaan berencana. Ada 3 syarat kesengajaan berencana: Pertama, ada pertimbangan yang matang untuk melakukan suatu tindak pidana. Kedua, ada tenggang waktu yang cukup antara niat dengan pelaksanaan kehendak. Ketiga, pelaksanaan kehendak dilakukan dengan tenang dalam pengertian masih ada waktu untuk membatalkan niat tersebut.

(Anotasi KUHP Nasional, Prof. Eddy O.S. Hiariej, hlm. 477)

Anotasi KUHP Pasal 469

Pasal 469 adalah jenis penganiayaan yang paling berat yakni penganiayaan berat berencana. Dengan demikian, pidana yang dapat dijatuhkan lebih berat bila dibandingkan dengan jenis penganiayaan yang lain termasuk jika penganiayaan berat berencana mengakibatkan mati.

(Anotasi KUHP Nasional, Prof. Eddy O.S. Hiariej, hlm. 486)

PENJELASAN PENYUSUN

Anotasi Pasal 469 KUHP tidak merumuskan pengertian rencana lebih dahulu, melainkan hanya menyatakan kedudukan pasal ini sebagai yang paling berat. Rumusan yang dipakai diambil dari Anotasi Pasal 459 KUHP, yang merumuskannya sebagai pengertian umum kesengajaan berencana dan dirujuk pula oleh Anotasi Pasal 467 KUHP.

PENJELASAN PENYUSUN

Ketiga syarat itu bersifat kumulatif menurut rumusan Anotasi, sehingga ketiganya harus terpenuhi. Apabila salah satu tidak terpenuhi, yang berlaku adalah Pasal 468 ayat (2) KUHP, karena perbuatan melukai berat dan akibat matinya orang tetap terbukti.

Ketiga syarat tersebut menunjuk pada keadaan batin pelaku sebelum perbuatan dilakukan, bukan pada perbuatannya sendiri. Akibatnya pembuktian unsur ini bersandar pada keadaan yang mendahului kejadian, sedangkan unsur Melakukan Penganiayaan Berat dan unsur Mengakibatkan Matinya Orang bersandar pada kejadian itu sendiri dan akibatnya.

PENJELASAN PENYUSUN

Syarat ketiga, yaitu pelaksanaan kehendak dilakukan dengan tenang, merupakan lawan dari keadaan yang terjadi seketika dalam luapan emosi. Perbuatan yang lahir dari kemarahan yang muncul di tempat kejadian tidak memenuhi syarat ini, karena tidak ada waktu untuk membatalkan niat. Penyusun membacanya demikian dan menyatakannya terbuka sebagai penafsiran, karena Anotasi tidak memberi contoh keadaan sebaliknya.

PENJELASAN PENYUSUN

Pada Pasal 469 ayat (2) KUHP yang harus direncanakan adalah penganiayaan beratnya, bukan sekadar penganiayaan, dan bukan pula matinya orang.

Apabila yang direncanakan hanya penganiayaan biasa, pasal yang dipakai adalah Pasal 467 ayat (3) KUHP dengan ancaman 9 tahun. Apabila yang direncanakan adalah matinya orang, pasal yang dipakai adalah Pasal 459 KUHP tentang pembunuhan berencana.

Uraian mengenai apa yang direncanakan ada pada unsur Melakukan Penganiayaan Berat dan unsur Mengakibatkan Matinya Orang. Ketiga unsur itu harus diuraikan terpisah, karena terbuktinya rencana lebih dahulu tidak dengan sendirinya menunjukkan apa yang direncanakan. Ini dinyatakan terbuka sebagai penafsiran penyusun.

Anotasi KUHP Pasal 459

Dalam tindak pidana yang dilakukan dengan rencana pasti ada motif namun motif tersebut tidaklah perlu dibuktikan karena bukan merupakan unsur pasal. Motif hanya dijadikan pertimbangan oleh hakim terkait berat-ringannya penjatuhan pidana.

(Anotasi KUHP Nasional, Prof. Eddy O.S. Hiariej, hlm. 477)

PENJELASAN PENYUSUN

Motif bukan unsur yang harus dibuktikan, tetapi bagi penyidik motif sering menjadi jalan untuk menemukan pertimbangan yang matang dan tenggang waktu antara niat dengan pelaksanaan. Yang tidak boleh adalah menjadikan motif sebagai pengganti pembuktian ketiga syarat tersebut. Berkas yang hanya menguraikan motif tanpa menguraikan ketiga syarat itu belum membuktikan unsur ini. Ini dinyatakan terbuka sebagai penafsiran penyusun.

PENJELASAN PENYUSUN

Seluruh isi bagian ini adalah rumusan/penjelasan penyusun, bukan kutipan sumber

Unsur "Dengan Rencana Lebih Dahulu" dinyatakan terpenuhi apabila penyidik dapat membuktikan 3 hal yang bersifat kumulatif.

Penyidik harus membuktikan bahwa pelaku telah memikirkan perbuatan itu sebelum melakukannya, bukan bertindak seketika. Yang diuraikan adalah keadaan yang menunjukkan adanya pemikiran sebelumnya, seperti penyiapan alat, pemilihan waktu atau tempat, pengamatan terhadap korban, pengaturan peran bila pelakunya lebih dari 1 orang, atau pembicaraan mengenai rencana tersebut.

Penyidik harus menguraikan urutan waktu, yaitu kapan niat itu timbul dan kapan perbuatan dilakukan. Sumber tidak menentukan berapa lama tenggang waktu yang dianggap cukup, sehingga yang diuraikan adalah keadaan nyata pada perkara tersebut, bukan ukuran waktu tertentu.

Penyidik harus membuktikan bahwa pada saat melaksanakan kehendak itu pelaku masih memiliki waktu untuk membatalkan niatnya. Yang diuraikan adalah keadaan yang menunjukkan pelaku tidak berada dalam luapan emosi seketika, misalnya adanya jeda antara keputusan dan pelaksanaan, atau adanya kesempatan untuk berhenti yang tidak diambil.

Alat bukti yang lazim dipakai adalah keterangan saksi mengenai keadaan sebelum kejadian, keterangan tersangka, percakapan atau pesan elektronik yang menunjukkan rencana, rekaman kamera pengawas, keterangan mengenai asal alat yang dipakai, dan barang bukti berupa alat yang disiapkan sebelumnya.

Asal alat yang dipakai merupakan petunjuk yang penting. Alat yang dibawa dari tempat lain menunjukkan adanya penyiapan, sedangkan alat yang diambil di tempat kejadian menunjukkan sebaliknya. Pada pasal ini jenis alat yang disiapkan juga menjadi petunjuk mengenai apa yang direncanakan, yaitu penganiayaan biasa, melukai berat, atau merampas nyawa. Petunjuk itu tidak berdiri sendiri dan harus dihubungkan dengan ketiga syarat di atas.

Ketiga syarat bersifat kumulatif. Apabila salah satu tidak terpenuhi, unsur ini gugur dan pasal yang dipakai adalah Pasal 468 ayat (2) KUHP, karena perbuatan melukai berat dan akibat matinya orang tetap terbukti. Berkas penyidikan sebaiknya menguraikan ketiganya secara terpisah, agar terlihat mana yang terbukti dan mana yang tidak.

Terbuktinya unsur ini tidak dengan sendirinya menunjukkan apa yang direncanakan. Uraian mengenai hal itu ada pada unsur Melakukan Penganiayaan Berat dan unsur Mengakibatkan Matinya Orang.

Motif bukan unsur dan tidak wajib dibuktikan. Uraian mengenai motif tidak dapat menggantikan pembuktian ketiga syarat tersebut.

PENJELASAN PENYUSUN

Pada tindak pidana sebagaimana Pasal 469 ayat (2) KUHP korban telah meninggal dunia, sehingga tidak ada pemeriksaan terhadap korban. Keterangan mengenai keadaan yang mendahului perbuatan diperoleh dari keterangan saksi dan keterangan tersangka.

CATATAN PENTING:

Hindari pertanyaan yang bersifat menjerat sebagaimana dilarang dalam Pasal 143 huruf f KUHAP yang menyatakan bahwa Saksi berhak bebas dari pertanyaan yang menjerat. Pertanyaan menjerat adalah pertanyaan yang sudah memuat jawaban di dalamnya atau mengandaikan fakta yang belum diakui terperiksa.

Contoh pertanyaan 1 - Hubungan saksi:

Contoh pertanyaan 2 - Peristiwa sebelumnya:

Contoh pertanyaan 3 - Ucapan pelaku:

Contoh pertanyaan 4 - Kegiatan sebelum kejadian:

Contoh pertanyaan 5 - Benda yang dibawa:

Contoh pertanyaan 6 - Jarak waktu:

Contoh pertanyaan 7 - Sikap pelaku saat kejadian:

Contoh pertanyaan 8 - Orang lain yang mengetahui:

CATATAN PENTING:

Hindari pertanyaan yang bersifat menjerat. Pasal 32 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa dalam hal Penyidik melakukan intimidasi dan/atau mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat terhadap Tersangka, Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum dapat menyatakan keberatan, dan menurut ayat (3) keberatan itu dicatat dalam berita acara. Pertanyaan menjerat adalah pertanyaan yang sudah memuat jawaban di dalamnya atau mengandaikan fakta yang belum diakui terperiksa.

Contoh pertanyaan 1 - Hubungan dengan orang tersebut:

Contoh pertanyaan 2 - Peristiwa sebelumnya:

Contoh pertanyaan 3 - Kapan mulai memikirkan:

Contoh pertanyaan 4 - Jarak waktu:

Contoh pertanyaan 5 - Kegiatan dalam jarak waktu itu:

Contoh pertanyaan 6 - Alat yang dipakai:

Contoh pertanyaan 7 - Mengetahui keberadaan korban:

Contoh pertanyaan 8 - Pembicaraan dengan orang lain:

Contoh pertanyaan 9 - Kesempatan membatalkan:

Contoh pertanyaan 10 - Keadaan saat berangkat: