Pasal 477 ayat (1) huruf g KUHP

(KUHP hlm. 167)

Penjelasan Pasal 477 huruf g KUHP

Cukup jelas.

(KUHP hlm. 325)

ISTILAH BERSEKUTU TIDAK DIRUMUSKAN DALAM UNDANG-UNDANG:

PENJELASAN PENYUSUN

Istilah bersekutu tidak dirumuskan dalam Bab Ketentuan Umum KUHP dan tidak diuraikan dalam Penjelasan Pasal 477. Anotasi KUHP juga tidak menguraikannya, dan hanya menegaskan bahwa hal-hal yang memberatkan bersifat limitatif.

Penelusuran atas seluruh KUHP menunjukkan istilah ini muncul pada 10 tempat, seluruhnya dalam rumusan pasal, tidak satu pun sebagai pengertian. Pada sebagian pasal urutannya terbalik menjadi bersekutu dan bersama-sama, dan pada satu tempat bahkan dipakai kata penghubung "atau", yaitu bersekutu atau bersama-sama.

Rumusan pengertiannya ditemukan pada putusan pengadilan, yaitu adanya kerja sama yang disadari antara para pelaku, adanya kehendak bersama sebelum atau pada saat perbuatan dilakukan, dan adanya pembagian peran dalam pelaksanaannya. Kutipan lengkapnya ada pada bagian Contoh Putusan Pengadilan unsur ini.

PENJELASAN PENYUSUN

Rumusan Pasal 477 ayat (1) huruf g memakai kata penghubung "dan", bukan "atau". Dengan demikian keduanya harus ada, yaitu perbuatan dilakukan oleh lebih dari 1 orang, dan di antara mereka terdapat kerja sama dalam pelaksanaannya.

Pemakaian kata "atau" pada pasal lain dalam KUHP justru menguatkan pembacaan ini, karena menunjukkan pembentuk undang-undang memperlakukan bersama-sama dan bersekutu sebagai 2 hal yang berbeda, dan memilih secara sadar kapan keduanya dijadikan syarat kumulatif.

Pasal 20 KUHP

Setiap Orang dipidana sebagai pelaku Tindak Pidana jika:

(KUHP hlm. 10)

Pasal 21 ayat (1) KUHP

Setiap Orang dipidana sebagai pembantu Tindak Pidana jika dengan sengaja:

(KUHP hlm. 11)

Pasal 21 ayat (3) KUHP

Pidana untuk pembantuan melakukan Tindak Pidana paling banyak 2/3 (dua per tiga) dari maksimum ancaman pidana pokok untuk Tindak Pidana yang bersangkutan.

(KUHP hlm. 11)

PENJELASAN PENYUSUN

Apabila seseorang hanya memberi kesempatan atau sarana tanpa turut melaksanakan pengambilan, kedudukannya adalah pembantu dengan ancaman pidana paling banyak 2/3, bukan pelaku pencurian secara bersama-sama dan bersekutu. Penyidik karena itu menguraikan peran masing-masing orang secara terpisah, bukan menyatakan mereka bersekutu semata-mata karena berada di tempat yang sama.

Pasal 478 KUHP

Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476 dan Pasal 477 ayat (1) huruf f dan huruf g dilakukan tidak dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan harga Barang yang dicurinya tidak lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dipidana karena pencurian ringan, dengan pidana denda paling banyak kategori II.

(KUHP hlm. 167)

PENJELASAN PENYUSUN

Pasal 478 KUHP menyebut huruf g secara tegas, sama seperti huruf f. Penyidik karena itu wajib memeriksa 2 hal sebelum menerapkan huruf g, yaitu apakah perbuatan dilakukan di luar rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan berapa harga Barang yang dicuri. Apabila keduanya terpenuhi, yang berlaku adalah Pasal 478 KUHP dengan ancaman pidana denda, bukan Pasal 477 KUHP dengan ancaman pidana penjara 7 tahun.

PENJELASAN PENYUSUN

Seluruh isi bagian ini adalah rumusan/penjelasan penyusun, bukan kutipan sumber

Unsur ini dinyatakan terpenuhi apabila penyidik dapat membuktikan 3 hal:

Buktikan bahwa pengambilan Barang dilakukan oleh 2 orang atau lebih.

Pembuktiannya melalui:

Buktikan adanya pembagian peran di antara para pelaku, bukan sekadar kebetulan berada di tempat yang sama.

Pembuktiannya melalui:

Pastikan setiap orang yang diperiksa benar berkedudukan sebagai pelaku menurut Pasal 20 KUHP, bukan sebagai pembantu menurut Pasal 21 KUHP. Uraikan peran tiap orang secara terpisah.

Pembuktiannya melalui:

Rumusan pasal memakai kata penghubung "dan", sehingga keduanya harus ada. Jumlah orang yang lebih dari 1 saja tidak cukup, dan kerja sama tanpa lebih dari 1 orang tidak mungkin. Penyidik menguraikan keduanya, tidak hanya menyebutkan jumlah pelaku.

Apabila seseorang hanya memberi kesempatan, sarana, atau keterangan tanpa turut melaksanakan pengambilan, kedudukannya adalah pembantu dengan ancaman pidana paling banyak 2/3 menurut Pasal 21 ayat (3) KUHP. Perbedaan ini besar akibatnya, sehingga peran masing-masing wajib diuraikan secara terpisah dalam berkas, bukan disamakan begitu saja karena mereka berada di tempat yang sama.

Belum ditemukan rumusan pengertian bersekutu, baik dalam KUHP, Penjelasannya, Anotasi KUHP, maupun putusan yang tersedia. Penyidik karena itu menguraikan keadaan yang sebenarnya terjadi secara rinci, yaitu siapa mengajak siapa, apa peran masing-masing, dan bagaimana hasilnya diperlakukan, tanpa menyimpulkan sendiri bahwa suatu keadaan merupakan persekutuan.

Sebelum menetapkan Pasal 477 ayat (1) huruf g, penyidik wajib memastikan harga Barang yang dicuri dan tempat kejadian. Apabila perbuatan dilakukan tidak dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan harga Barang tidak lebih dari Rp500.000,00, yang berlaku adalah Pasal 478 KUHP tentang pencurian ringan dengan ancaman pidana denda paling banyak kategori II, bukan pidana penjara 7 tahun.

Apabila perbuatan juga dilakukan pada Malam di dalam rumah atau pekarangan tertutup sebagaimana huruf e, dan disertai cara sebagaimana huruf f, yang berlaku adalah Pasal 477 ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 tahun.

Apabila pelaku sudah mulai melaksanakan perbuatan tetapi tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri, penyidik menerapkan Pasal 477 ayat (1) huruf g juncto Pasal 17 ayat (1) KUHP tentang percobaan, dengan ancaman pidana paling banyak 2/3 menurut Pasal 17 ayat (3) KUHP. Sebaliknya, apabila tidak selesai karena kehendaknya sendiri secara sukarela, menurut Pasal 18 ayat (1) KUHP perbuatan tersebut tidak dipidana.

Putusan Nomor 20/Pid.B/2026/PN Ngb

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara bersama-sama" adalah bahwa perbuatan pidana tersebut dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua orang yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana, dan masing-masing mempunyai peranan dalam terwujudnya tindak pidana tersebut;

(Putusan PN Nanga Bulik Nomor 20/Pid.B/2026/PN Ngb hlm. 43)

Putusan Nomor 20/Pid.B/2026/PN Ngb

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "bersekutu" adalah adanya kerja sama yang disadari antara para pelaku dalam melakukan tindak pidana, dimana sebelum atau pada saat perbuatan dilakukan terdapat kehendak bersama untuk melaksanakan perbuatan tersebut, meskipun tidak harus direncanakan secara matang jauh sebelumnya, namun cukup apabila terdapat kesepahaman dan pembagian peran dalam pelaksanaannya;

(Putusan PN Nanga Bulik Nomor 20/Pid.B/2026/PN Ngb hlm. 43)

PENJELASAN PENYUSUN

Inilah satu-satunya rumusan pengertian bersekutu yang ditemukan sejauh ini. KUHP, Penjelasannya, maupun Anotasi KUHP tidak merumuskannya. Rumusan majelis ini memberi 3 tolok ukur yang dapat dipakai penyidik, yaitu adanya kerja sama yang disadari, adanya kehendak bersama sebelum atau pada saat perbuatan dilakukan, dan adanya pembagian peran dalam pelaksanaan.

Perlu diperhatikan bahwa menurut rumusan ini perencanaan matang jauh sebelumnya tidak disyaratkan. Kesepakatan yang timbul beberapa saat sebelum perbuatan sudah cukup, sepanjang kesepahaman dan pembagian perannya terbukti.

Putusan Nomor 20/Pid.B/2026/PN Ngb

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diatas telah tergambar dan setidak-tidaknya dapat dipahami bahwa kerjasama antara Terdakwa dengan pelaku lain tersebut terjalin dengan tanpa adanya suatu tipu muslihat atau relasi kuasa yang timpang antara keduanya dengan motif untuk mendapatkan keuntungan ekonomi serta cukup dipandang telah sempurna tindakan tersebut apabila terdapat kerja sama yang disadari antara dua orang atau lebih yang mempunyai kehendak bersama untuk melakukan tindak pidana serta adanya peranan masing-masing yang saling menunjang dalam pelaksanaannya;

(Putusan PN Nanga Bulik Nomor 20/Pid.B/2026/PN Ngb hlm. 44)

PENJELASAN PENYUSUN

Pertimbangan ini menambahkan 2 hal yang berguna bagi penyidik. Pertama, majelis memeriksa ada tidaknya tipu muslihat maupun relasi kuasa yang timpang di antara para pelaku. Kedua, majelis menilai peranan masing-masing harus saling menunjang, bukan sekadar hadir bersama.

Pemeriksaan mengenai relasi kuasa itu penting karena bila ternyata salah seorang digerakkan oleh yang lain, kedudukannya bukan pelaku bersama melainkan menyangkut ketentuan penyertaan atau pembantuan. Uraian mengenai hal itu ada pada bagian Penjelasan unsur ini.

Putusan Nomor 20/Pid.B/2026/PN Ngb

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 477 ayat (1) huruf e dan g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka dengan sendirinya unsur "setiap orang" pun dapat dipersalahkan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana "pencurian dikualifikasi" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

(Putusan PN Nanga Bulik Nomor 20/Pid.B/2026/PN Ngb hlm. 44)

PENJELASAN PENYUSUN

Dalam putusan ini huruf g diterapkan bersama huruf e, sehingga ancaman pidananya mengacu pada Pasal 477 ayat (2) KUHP. Uraian mengenai hal itu ada pada bagian Contoh Putusan unsur huruf e.

Perlu diperhatikan pula bahwa salah seorang pelaku dalam perkara ini masih di bawah umur dan terhadapnya ditempuh mekanisme Diversi, sehingga hanya 1 orang yang diajukan ke persidangan. Keadaan tersebut tidak menghalangi terpenuhinya unsur bersama-sama dan bersekutu, karena yang dinilai adalah perbuatannya, bukan jumlah orang yang akhirnya diadili.

Hindari pertanyaan yang bersifat menjerat. Pasal 144 huruf e KUHAP menentukan hak Korban untuk bebas dari pertanyaan yang menjerat. Pertanyaan menjerat adalah pertanyaan yang sudah memuat jawaban di dalamnya atau mengandaikan fakta yang belum terbukti.

(KUHAP hlm. 77)

Contoh pertanyaan 1 - Jumlah pelaku:

Contoh pertanyaan 2 - Peran masing-masing pelaku:

Contoh pertanyaan 3 - Rekaman kamera pengawas:

Contoh pertanyaan 4 - Hubungan dengan pelaku:

PENJELASAN PENYUSUN

Pertanyaan 5 mengenai harga barang dan tempat kejadian wajib diajukan pada unsur ini. Pasal 478 KUHP menyebut huruf g secara tegas, sehingga pencurian secara bersama-sama dan bersekutu yang dilakukan di luar rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dengan harga barang tidak lebih dari Rp500.000,00, berubah menjadi pencurian ringan dengan ancaman pidana denda.

Hindari pertanyaan yang bersifat menjerat. Pasal 143 huruf f KUHAP menentukan hak Saksi untuk bebas dari pertanyaan yang menjerat. Pertanyaan menjerat adalah pertanyaan yang sudah memuat jawaban di dalamnya atau mengandaikan fakta yang belum terbukti.

(KUHAP hlm. 77)

Contoh pertanyaan 1 - Jumlah orang di lokasi:

Contoh pertanyaan 2 - Peran masing-masing:

Contoh pertanyaan 3 - Ajakan atau kesepakatan:

Contoh pertanyaan 4 - Isi rekaman:

Contoh pertanyaan 5 - Penjualan dan pembagian hasil:

Hindari pertanyaan yang bersifat menjerat. Menurut Pasal 32 ayat (2) KUHAP, dalam hal Penyidik melakukan intimidasi dan/atau mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat terhadap Tersangka, Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum dapat menyatakan keberatan, dan menurut ayat (3) keberatan itu dicatat dalam berita acara. Pertanyaan menjerat adalah pertanyaan yang sudah memuat jawaban di dalamnya atau mengandaikan fakta yang belum terbukti.

(KUHAP hlm. 23)

Contoh pertanyaan 1 - Keberadaan pelaku lain:

Contoh pertanyaan 2 - Awal mula kesepakatan:

Contoh pertanyaan 3 - Persiapan sebelum perbuatan:

Contoh pertanyaan 4 - Pembagian peran:

Contoh pertanyaan 5 - Pembagian hasil:

PENJELASAN PENYUSUN

Jawaban atas pertanyaan 4 menentukan apakah tersangka berkedudukan sebagai pelaku atau hanya sebagai pembantu, dan perbedaannya besar karena ancaman pidana pembantu paling banyak 2/3 menurut Pasal 21 ayat (3) KUHP. Peran masing-masing karena itu harus digali serinci mungkin dan dituangkan apa adanya, bukan disimpulkan sendiri oleh penyidik.

Pertanyaan 2, 3, dan 5 tidak hanya menguatkan unsur ini, tetapi juga menjadi bahan menilai ada tidaknya kerja sama yang sesungguhnya, sebab belum ditemukan rumusan pengertian bersekutu dalam sumber mana pun. Keterangan mengenai keadaan yang sebenarnya terjadi karena itu lebih berharga daripada pernyataan bahwa para pelaku bersekutu.