Putusan Nomor 189/Pid.B/2026/PN Stb
Menimbang bahwa sub unsur dalam unsur a quo bersifat alternatif sehingga jika salah satu sub unsur terpenuhi maka telah terpenuhi pula unsur a quo;
(Putusan PN Stabat Nomor 189/Pid.B/2026/PN Stb hlm. 15)
Putusan Nomor 189/Pid.B/2026/PN Stb
Menimbang bahwa agar unsur a quo dapat terpenuhi apabila dalam pencurian itu pencuri masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang dicurinya dengan jalan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;
(Putusan PN Stabat Nomor 189/Pid.B/2026/PN Stb hlm. 15)
MERUSAK ATAU MEMOTONG:
Putusan Nomor 189/Pid.B/2026/PN Stb
Menimbang bahwa merusak atau memotong adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela, disini harus ada barang yang rusak, putus, atau pecah, sedangkan pencuri yang mengangkat pintu dari engselnya sedang engsel itu tidak ada kerusakan sama sekali tidak masuk pengertian merusak atau memotong;
(Putusan PN Stabat Nomor 189/Pid.B/2026/PN Stb hlm. 15)
PENJELASAN PENYUSUN
Rumusan ini penting bagi penyidik karena memberi batas yang tegas: harus ada barang yang benar-benar rusak, putus, atau pecah. Kerusakan itu wajib disita, difoto, dan diuraikan dalam berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara, bukan sekadar disebutkan dalam uraian kronologis.
MEMANJAT DAN ANAK KUNCI PALSU:
Putusan Nomor 189/Pid.B/2026/PN Stb
Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 165 KUHP yang dimaksud dengan memanjat adalah termasuk Masuk dengan melalui lubang yang sudah ada tetapi tidak untuk tempat orang lewat, atau Masuk melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, atau Masuk melalui atau menyeberangi selokan atau parit yang gunanya sebagai pembatas halaman;
(Putusan PN Stabat Nomor 189/Pid.B/2026/PN Stb hlm. 15)
Putusan Nomor 189/Pid.B/2026/PN Stb
Menimbang bahwa yang dimaksud memakai anak kunci palsu berdasarkan Pasal 166 KUHP adalah anak kunci duplikat termasuk juga segala perkakas, sistem elektronik, atau yang disamakan dengan itu yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci yang digunakan untuk membuka kunci;
(Putusan PN Stabat Nomor 189/Pid.B/2026/PN Stb hlm. 15)
PENJELASAN PENYUSUN
Pada 2 istilah ini majelis mengambil rumusannya langsung dari Pasal 165 dan Pasal 166 KUHP, sehingga tidak berbeda dari sumber undang-undangnya.
PERINTAH PALSU DAN PAKAIAN JABATAN PALSU:
Putusan Nomor 189/Pid.B/2026/PN Stb
Menimbang bahwa yang dimaksud perintah palsu yaitu suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib tapi sebenarnya bukan, misalnya seorang pencuri yang berlagak seperti tukang listrik dengan membawa surat keterangan palsu dari pembesar perusahaan listrik dapat masuk ke dalam rumah tetapi ternyata bahwa surat keterangan itu palsu;
(Putusan PN Stabat Nomor 189/Pid.B/2026/PN Stb hlm. 15)
Putusan Nomor 189/Pid.B/2026/PN Stb
Menimbang bahwa yang dimaksud pakaian jabatan palsu adalah pakaian yang digunakan oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu, misalnya pencuri dengan memakai seragam polisi dan pura-pura sebagai seorang polisi dapat masuk ke dalam rumah orang dan mencuri barang;
(Putusan PN Stabat Nomor 189/Pid.B/2026/PN Stb hlm. 15)
PENERAPAN PADA PERKARA:
Putusan Nomor 189/Pid.B/2026/PN Stb
Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 477 ayat (1) huruf e dan huruf f jo. Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
(Putusan PN Stabat Nomor 189/Pid.B/2026/PN Stb hlm. 16)
PENJELASAN PENYUSUN
Dalam putusan ini majelis menyatakan unsur huruf f terpenuhi karena pelaku membuka paksa pintu hingga grendelnya rusak. Perlu diperhatikan bahwa pelaku juga membobol kunci kontak kendaraan dengan alat yang bukan diperuntukkan membuka kunci, dan perbuatan itu sendiri sudah memenuhi tujuan sampai pada Barang yang diambil, terlepas dari cara masuknya.
Perlu diperhatikan pula bahwa huruf e dan huruf f diterapkan bersama-sama dalam putusan ini, dan keduanya dihubungkan dengan Pasal 17 ayat (1) KUHP karena perbuatan tidak selesai.