Pasal 477 ayat (1) huruf b KUHP

(KUHP hlm. 166)

Penjelasan Pasal 477 huruf b KUHP

Cukup jelas.

(KUHP hlm. 324)

PENJELASAN PENYUSUN

KUHP tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan benda purbakala. Istilah tersebut hanya muncul 1 kali dalam seluruh KUHP, yaitu pada Pasal 477 ayat (1) huruf b itu sendiri, dan tidak dirumuskan dalam Bab Ketentuan Umum. Buku Anotasi KUHP Nasional juga tidak menguraikannya secara khusus. Karena itu penyidik tidak dapat bersandar pada penjelasan undang-undang, melainkan harus menggali kedudukan benda tersebut melalui keterangan ahli dan instansi yang berwenang.

Pasal 147 KUHP

Barang adalah benda berwujud atau tidak berwujud, benda bergerak atau tidak bergerak termasuk air dan uang giral, aliran listrik, gas, data, dan program Komputer.

(KUHP hlm. 52)

PENJELASAN PENYUSUN

Karena huruf b merupakan bentuk khusus dari pencurian, pengertian Barang dalam Pasal 147 KUHP tetap berlaku. Benda purbakala yang menjadi objek pencurian pada umumnya berwujud dan bergerak, sehingga dapat diambil dan dipindahkan. Bagian dari benda tidak bergerak yang dilepas lalu diambil, misalnya arca, relief, atau bagian bangunan kuno, setelah terlepas menjadi benda bergerak dan dapat menjadi objek pencurian.

PENJELASAN PENYUSUN

Rumusan huruf b mengandung 2 hal yang harus dibaca bersama-sama.

Pertama, objeknya berupa benda. Rumusan pasal tidak membatasi jenis, bahan, maupun ukurannya.

Kedua, benda tersebut harus berkedudukan purbakala. Di sinilah letak pemberatannya. Yang membuat perbuatan diperberat bukan nilai jual benda, melainkan kedudukannya sebagai peninggalan masa lampau yang bernilai sejarah dan budaya. Benda yang sekadar berusia tua tanpa nilai demikian belum tentu masuk dalam pengertian ini, sebagaimana sebaliknya benda purbakala yang tampak sederhana tetap termasuk di dalamnya.

PENJELASAN PENYUSUN

Pengertian dan penetapan benda purbakala diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang cagar budaya, yang berada di luar KUHP dan KUHAP. Peraturan tersebut tidak termasuk sumber yang dipakai dalam penyusunan kitab ini, sehingga isinya tidak diuraikan di sini. Penyidik yang menangani perkara benda purbakala perlu merujuk langsung pada peraturan perundang-undangan tersebut serta meminta keterangan ahli dan instansi yang berwenang di bidang kepurbakalaan dan cagar budaya.

PENJELASAN PENYUSUN

5 unsur Pasal 476 KUHP tetap harus terpenuhi seluruhnya, termasuk unsur bahwa Barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Benda purbakala dapat berada dalam penguasaan museum, lembaga negara, pemerintah daerah, keraton, desa adat, lembaga keagamaan, maupun orang perseorangan. Kedudukan benda sebagai benda purbakala tidak menghapuskan keharusan membuktikan kepemilikan atau penguasaan tersebut.

Perlu perhatian khusus apabila benda diperoleh pelaku dari penggalian pada tanah yang belum dikuasai siapa pun. Dalam keadaan demikian unsur milik orang lain perlu dicermati secara saksama, dan penyidik memeriksa pula kemungkinan penerapan ketentuan lain di luar KUHP yang mengatur penemuan serta penguasaan benda cagar budaya.

Anotasi KUHP Pasal 477

Berdasarkan Pasal 477 berikut penjelasannya adalah bahwa pasal ini merupakan gequalificeerde delic atau delik terkualifikasi sebagai pencurian dengan pemberatan. Hal-hal yang memberatkan bersifat limitatif sebagaimana termaktub dalam Pasal 477 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g.

(Anotasi KUHP Nasional, Prof. Eddy O.S. Hiariej, hlm. 498)

PENJELASAN PENYUSUN

Karena bersifat limitatif, unsur ini tidak boleh diperluas dengan penafsiran. Apabila benda yang diambil ternyata tidak berkedudukan sebagai benda purbakala, perkara tetap dapat diproses dengan Pasal 476 KUHP tentang pencurian, atau dengan huruf lain dalam Pasal 477 ayat (1) KUHP yang faktanya terpenuhi.

PENJELASAN PENYUSUN

Seluruh isi bagian ini adalah rumusan/penjelasan penyusun, bukan kutipan sumber

Unsur ini dinyatakan terpenuhi apabila penyidik dapat membuktikan 2 hal secara bersamaan:

Buktikan bahwa benda tersebut merupakan peninggalan masa lampau yang bernilai sejarah atau budaya, bukan sekadar benda berusia tua. Uraikan pula jenis, bahan, ukuran, perkiraan usia, dan asal benda tersebut.

Pembuktiannya melalui:

Buktikan bahwa penilaian atas kedudukan benda bersumber dari pihak yang berkompeten, bukan dari penilaian penyidik maupun pengakuan korban semata. Uraikan dasar penilaian ahli tersebut, misalnya hasil pemeriksaan bahan, gaya pembuatan, atau kesesuaian dengan temuan lain di kawasan yang sama.

Pembuktiannya melalui:

Penyidik tidak menilai sendiri purbakala atau tidaknya suatu benda. Penilaian tersebut wajib bersumber dari keterangan ahli atau instansi yang berwenang, dan dituangkan dalam berita acara atau surat keterangan yang menjadi alat bukti.

Nilai jual benda bukan penentu. Benda purbakala yang sederhana tetap memenuhi unsur ini sepanjang kedudukannya terbukti. Sebaliknya, benda antik bernilai tinggi yang tidak berkedudukan sebagai benda purbakala tidak memenuhi unsur ini.

Penetapan resmi sebagai benda cagar budaya menguatkan pembuktian, tetapi ketiadaan penetapan tidak dengan sendirinya meniadakan unsur ini, karena banyak benda peninggalan masa lampau yang belum sempat didata atau ditetapkan. Dalam keadaan demikian keterangan ahli menjadi sangat menentukan.

Benda purbakala kerap berpindah tangan secara cepat melalui jaringan pengumpul dan pedagang. Penyidik segera menelusuri alur perpindahan benda dan memeriksa kemungkinan keterlibatan pihak lain, termasuk penerapan ketentuan mengenai penadahan terhadap pihak yang menerima benda tersebut.

Apabila benda yang diambil sekaligus merupakan benda suci keagamaan atau kepercayaan, penyidik memeriksa pula terpenuhinya Pasal 477 ayat (1) huruf a KUHP.

Apabila selain diambil benda tersebut juga dirusak, dibongkar, atau dipotong dari bangunan induknya, penyidik memeriksa kemungkinan penerapan huruf f dan ketentuan lain di luar KUHP yang mengatur perusakan benda cagar budaya.

Museum, situs, dan tempat penyimpanan koleksi tidak dengan sendirinya termasuk pengertian rumah dalam Pasal 477 ayat (1) huruf e KUHP, karena pengertian rumah pada huruf e bertumpu pada penggunaan bangunan sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal. Uraian lengkapnya ada pada bagian Penjelasan unsur huruf e. Karena itu pencurian benda purbakala pada malam hari di dalam museum tidak otomatis memenuhi huruf e, kecuali bangunan tersebut memang digunakan sebagai tempat tinggal.

Apabila pelaku sudah mulai melaksanakan pengambilan tetapi tidak selesai bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri, misalnya dipergoki atau ditangkap, penyidik harus menerapkan Pasal 477 ayat (1) huruf b juncto Pasal 17 ayat (1) KUHP tentang percobaan. Konsekuensinya, berdasarkan Pasal 17 ayat (3) KUHP ancaman pidana menjadi paling banyak 2/3 dari maksimum ancaman pidana pokok. Sebaliknya, apabila pelaku tidak menyelesaikan perbuatannya karena kehendaknya sendiri secara sukarela, maka berdasarkan Pasal 18 ayat (1) KUHP perbuatan tersebut tidak dipidana. Karena itu penyidik wajib menggali secara tegas apa yang menyebabkan perbuatan tidak selesai.

Pemberatan menjadi 9 tahun berdasarkan Pasal 477 ayat (2) KUHP hanya berlaku bagi perbuatan huruf e yang disertai cara huruf f dan huruf g. Kombinasi huruf b dengan huruf lain tetap berada dalam ancaman pidana Pasal 477 ayat (1) KUHP, yaitu pidana penjara paling lama 7 tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

PENJELASAN PENYUSUN

Belum ditemukan putusan pengadilan yang menerapkan unsur ini.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 baru berlaku sejak 2 Januari 2026, sehingga putusan yang secara khusus menguraikan unsur pencurian benda purbakala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 477 ayat (1) huruf b KUHP masih sangat terbatas.

Bagian ini akan dilengkapi setelah diperoleh putusan yang sesuai. Sampai saat itu, pegangan dalam pembuktian tetap rumusan Pasal 477 ayat (1) huruf b KUHP, dengan mendasarkan penentuan kedudukan benda pada keterangan ahli dan instansi yang berwenang di bidang kepurbakalaan dan cagar budaya.

Hindari pertanyaan yang bersifat menjerat. Pasal 144 huruf e KUHAP menentukan hak Korban untuk bebas dari pertanyaan yang menjerat. Pertanyaan menjerat adalah pertanyaan yang sudah memuat jawaban di dalamnya atau mengandaikan fakta yang belum terbukti.

(KUHAP hlm. 77)

Contoh pertanyaan 1 - Kedudukan benda:

Contoh pertanyaan 2 - Penetapan oleh instansi:

PENJELASAN PENYUSUN

Keterangan korban mengenai usia dan asal usul benda pada pertanyaan 4 dicatat apa adanya sebagai keterangan awal, dan tidak dijadikan dasar penetapan kedudukan benda, karena penilaian itu harus berasal dari ahli atau instansi yang berwenang. Pada pertanyaan 5, apabila jawabannya belum pernah ditetapkan, hal tersebut tetap dicatat apa adanya dan tidak dianggap meniadakan unsur, karena banyak benda peninggalan masa lampau yang belum sempat didata.

Hindari pertanyaan yang bersifat menjerat. Pasal 143 huruf f KUHAP menentukan hak Saksi untuk bebas dari pertanyaan yang menjerat. Pertanyaan menjerat adalah pertanyaan yang sudah memuat jawaban di dalamnya atau mengandaikan fakta yang belum terbukti.

(KUHAP hlm. 77)

Contoh pertanyaan 1 - Kedudukan benda:

Contoh pertanyaan 2 - Akses ke tempat penyimpanan:

PENJELASAN PENYUSUN

Keterangan saksi mengenai usia dan asal usul benda pada pertanyaan 3 dipakai sebagai keterangan awal yang melengkapi keterangan korban, bukan sebagai dasar penetapan kedudukan benda.

Hindari pertanyaan yang bersifat menjerat. Menurut Pasal 32 ayat (2) KUHAP, dalam hal Penyidik melakukan intimidasi dan/atau mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat terhadap Tersangka, Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum dapat menyatakan keberatan, dan menurut ayat (3) keberatan itu dicatat dalam berita acara. Pertanyaan menjerat adalah pertanyaan yang sudah memuat jawaban di dalamnya atau mengandaikan fakta yang belum terbukti.

(KUHAP hlm. 23)

Contoh pertanyaan 1 - Pengetahuan mengenai sifat benda:

Contoh pertanyaan 2 - Penawaran benda:

PENJELASAN PENYUSUN

Rumusan Pasal 477 ayat (1) huruf b KUHP tidak menyebutkan secara tegas bahwa pelaku harus mengetahui benda yang diambilnya merupakan benda purbakala. Meskipun demikian, keterangan mengenai apa yang diketahui tersangka tetap perlu digali karena berguna bagi penilaian sikap batin pelaku, yang menurut Pasal 54 ayat (1) huruf c KUHP wajib dipertimbangkan dalam pemidanaan. Keterangan mengenai pihak penerima benda pada pertanyaan 7 dikembangkan lebih lanjut, karena berkaitan dengan kemungkinan penerapan ketentuan mengenai penadahan terhadap pihak tersebut.