Pasal 12 ayat (2) KUHP

Untuk dinyatakan sebagai Tindak Pidana, suatu perbuatan yang diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh peraturan perundang-undangan harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

(KUHP hlm. 7)

Pasal 12 ayat (3) KUHP

Setiap Tindak Pidana selalu bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

(KUHP hlm. 7)

PENJELASAN PENYUSUN

Dalam perkara pencurian, secara melawan hukum bermakna pelaku mengambil barang tanpa alas hak yang sah seperti jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, atau warisan, dan tanpa izin atau persetujuan pemilik barang.

Pasal 35 KUHP

Ketiadaan sifat melawan hukum dari Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) merupakan alasan pembenar.

(KUHP hlm. 15)

Pasal 31 KUHP

Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(KUHP hlm. 14)

Pasal 32 KUHP

Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan perintah jabatan dari Pejabat yang berwenang.

(KUHP hlm. 14)

Pasal 33 KUHP

Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan karena keadaan darurat.

(KUHP hlm. 14)

Pasal 34 KUHP

Setiap Orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan karena pembelaan terhadap serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan dalam arti kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain.

(KUHP hlm. 14)

PENJELASAN PENYUSUN

Apabila salah satu alasan pembenar tersebut terpenuhi, sifat melawan hukum menjadi hapus dan perbuatan tidak dapat dipidana. Karena itu penyidik wajib memastikan tidak ada alasan pembenar sebelum menyimpulkan unsur ini terpenuhi.

Anotasi KUHP Pasal 476

Contoh: sebuah rumah yang ditinggal penghuninya liburan tiba-tiba terbakar karena hubungan arus pendek. Beberapa orang yang tinggal di samping rumah tersebut menghancurkan pintu dan jendela untuk mengambil barang-barang yang ada dalam rumah itu dengan maksud agar barang-barang tersebut tidak ikut hangus terbakar. Berdasarkan ilustrasi ini, ada 4 unsur tindak pidana pencurian yang terpenuhi yaitu unsur setiap orang, unsur mengambil, unsur barang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dan unsur melawan hukum karena barang-barang tersebut diambil dengan cara menghancurkan pintu dan jendela, sedangkan unsur dengan maksud dimiliki tidak terpenuhi sebab maksud barang-barang tersebut diambil agar tidak ikut hangus terbakar. Dengan demikian, tidak dapat dikatakan ada tindak pidana pencurian.

(Anotasi KUHP Nasional, Prof. Eddy O.S. Hiariej, hlm. 495)

PENJELASAN PENYUSUN

Seluruh isi bagian ini adalah rumusan/penjelasan penyusun, bukan kutipan sumber

Unsur "secara melawan hukum" dinyatakan terpenuhi apabila penyidik dapat membuktikan dua hal:

Buktikan bahwa tersangka mengambil barang tanpa dasar hukum yang membenarkan penguasaan barang tersebut. Pembuktiannya melalui:

Buktikan bahwa pengambilan dilakukan tanpa sepengetahuan atau tanpa persetujuan pemilik barang. Pembuktiannya melalui:

Penyidik wajib memastikan bahwa perbuatan tersangka tidak termasuk dalam salah satu alasan pembenar sebagaimana Pasal 31 sampai dengan Pasal 34 KUHP, yaitu melaksanakan peraturan perundang-undangan, melaksanakan perintah jabatan, keadaan darurat, atau pembelaan terpaksa.

Putusan Nomor 189/Pid.B/2026/PN Stb

Bahwa frasa melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak atau izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

(Putusan PN Stabat Nomor 189/Pid.B/2026/PN Stb hlm. 13)

Putusan Nomor 132/Pid.B/2026/PN Sgt

Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

(Putusan PN Sangatta Nomor 132/Pid.B/2026/PN Sgt hlm. 15)

PENJELASAN PENYUSUN

Kedua kutipan menegaskan pola yang sama dengan Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 35 KUHP, yaitu sifat melawan hukum dianggap ada kecuali terbukti sebaliknya. Dalam praktik, majelis membuktikannya cukup dengan ketiadaan izin pemilik, lalu memeriksa apakah ada alasan pembenar. Karena itu penyidik perlu menegaskan ketiadaan izin dalam keterangan korban dan memastikan tidak ada alasan pembenar.

CATATAN PENTING:

Hindari pertanyaan yang bersifat menjerat sebagaimana dilarang dalam Pasal 144 huruf e KUHAP yang menyatakan bahwa Korban berhak bebas dari pertanyaan yang menjerat.

Contoh pertanyaan 1 - Alas hak atas barang:

Contoh pertanyaan 2 - Izin pengambilan:

CATATAN PENTING:

Hindari pertanyaan yang bersifat menjerat sebagaimana dilarang dalam Pasal 143 huruf f KUHAP.

Contoh pertanyaan 1 - Hubungan hukum atas barang:

Contoh pertanyaan 2 - Izin dari pemilik:

Contoh pertanyaan 3 - Cara dan keadaan pengambilan:

CATATAN PENTING:

Hindari pertanyaan yang bersifat menjerat. Pasal 32 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa dalam hal Penyidik melakukan intimidasi dan/atau mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat terhadap Tersangka, Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum dapat menyatakan keberatan, dan menurut ayat (3) keberatan itu dicatat dalam berita acara. Pertanyaan menjerat adalah pertanyaan yang sudah memuat jawaban di dalamnya atau mengasumsikan fakta yang belum terbukti.

Contoh pertanyaan 1 - Alas hak atas barang:

Contoh pertanyaan 2 - Izin dari pemilik:

Contoh pertanyaan 3 - Alasan pengambilan: