Pasal 145 KUHP

Setiap Orang adalah orang perseorangan, termasuk Korporasi.

(KUHP hlm. 52)

PENJELASAN PENYUSUN

Unsur ini mencakup 2 subjek hukum, yaitu orang perseorangan dan Korporasi. Penyidik perlu menentukan sejak awal subjek mana yang dihadapi, karena cara pemanggilan dan cara pembuktiannya berbeda.

Pasal 36 ayat (1) KUHP

Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan.

(KUHP hlm. 15)

PENJELASAN PENYUSUN

Kemampuan bertanggung jawab merupakan syarat yang harus dipastikan penyidik, dan KUHP mengatur dua keadaan yang dapat mempengaruhinya.

Pasal 38 KUHP

Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi pidananya dan/atau dikenai tindakan.

(KUHP hlm. 15)

Pasal 39 KUHP

Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut dan disertai gambaran psikotik dan/atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat tidak dapat dijatuhi pidana, tetapi dapat dikenai tindakan.

(KUHP hlm. 15)

PENJELASAN PENYUSUN

Kedua pasal itu mengatur derajat yang berbeda dan tidak boleh dipertukarkan. Pasal 38 KUHP berlaku bagi penyandang disabilitas mental atau intelektual pada umumnya, dan akibatnya pidana dapat dikurangi. Pasal 39 KUHP berlaku bagi keadaan yang lebih berat, yaitu kekambuhan akut disertai gambaran psikotik atau disabilitas intelektual derajat sedang atau berat, dan akibatnya tidak dapat dijatuhi pidana tetapi dapat dikenai tindakan. Penyidik perlu memastikan keadaan mana yang dihadapi melalui keterangan ahli, bukan melalui penilaian sendiri.

Pasal 146 ayat (1) KUHAP

Terhadap pelaku tindak pidana yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena Penyandang Disabilitas mental dan/atau intelektual berat sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengadilan dapat menetapkan tindakan berupa Rehabilitasi atau perawatan.

(KUHAP hlm. 79)

Pasal 221 KUHAP

Seseorang yang dapat diminta memberikan keterangan tanpa sumpah atau janji adalah:

(KUHAP hlm. 118)

PENJELASAN PENYUSUN

Pasal 221 KUHAP hanya mengatur kemungkinan memberikan keterangan tanpa sumpah atau janji. Pasal itu tidak menyatakan bahwa Penyandang Disabilitas mental tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara sempurna, dan tidak pula menyatakan bahwa keterangannya hanya dapat dipakai sebagai petunjuk.

Pasal 146 KUHP

Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, perkumpulan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau yang disamakan dengan itu, maupun perkumpulan yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu.

(KUHP hlm. 52)

Pasal 327 ayat (2) KUHAP

Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Korporasi memanggil Korporasi yang diwakili oleh penanggung jawab Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326 ayat (2) dengan surat panggilan yang sah.

(KUHAP hlm. 167)

Pasal 327 ayat (3) KUHAP

Penanggung jawab Korporasi dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib hadir dalam pemeriksaan Korporasi.

(KUHAP hlm. 167)

Pasal 327 ayat (4) KUHAP

Dalam hal Korporasi telah dipanggil secara sah namun tidak hadir, menolak hadir, atau tidak menunjuk penanggung jawab Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326 ayat (2) untuk mewakili Korporasi dalam pemeriksaan, Penyidik menentukan salah seorang penanggung jawab Korporasi untuk mewakili Korporasi dan memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa penanggung jawab Korporasi secara paksa.

(KUHAP hlm. 167)

PENJELASAN PENYUSUN

Ketentuan mengenai Rehabilitasi atau perawatan pada Pasal 146 KUHAP berlaku bagi orang perseorangan yang menyandang disabilitas mental atau intelektual berat, bukan bagi Korporasi.

PENJELASAN PENYUSUN

Seluruh isi bagian ini adalah rumusan/penjelasan penyusun, bukan kutipan sumber

Unsur "Setiap Orang" dinyatakan terpenuhi apabila penyidik dapat membuktikan dua hal:

Penyidik harus membuktikan bahwa orang yang ditetapkan sebagai tersangka adalah benar-benar pelaku yang dimaksud dalam perkara, tidak terjadi kesalahan orang (error in persona).

Selain itu, penyidik harus membuktikan bahwa tersangka dalam kondisi mampu bertanggung jawab secara hukum serta sehat jasmani dan rohani pada saat melakukan perbuatan.

Penyidik harus membuktikan bahwa tindak pidana dilakukan berada dalam lingkup kegiatan atau usaha Korporasi, serta mengidentifikasi penanggung jawab Korporasi yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Putusan Nomor 132/Pid.B/2026/PN Sgt

Bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang menunjuk pada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan dan mencocokkan identitas Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa membenarkan seluruh identitas yang tercantum pada surat dakwaan tersebut, dengan demikian tidak terdapat kesalahan dalam menghadapkan Terdakwa ke persidangan (error in persona).

Bahwa selama persidangan Terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu memahami serta dapat menjawab dengan jelas semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat secara jasmani maupun rohani sehingga tidak ditemukan hal-hal yang membuat Terdakwa tidak mampu untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya.

(Putusan PN Sangatta Nomor Nomor 132/Pid.B/2026/PN Sgt hlm. 11)

Putusan Nomor 189/Pid.B/2026/PN Stb

Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah siapa saja baik orang maupun badan yang menjadi subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum atau dalam hal ini adalah pelaku dari tindak pidana yang didakwakan.

(Putusan PN Stabat Nomor Nomor 189/Pid.B/2026/PN Stb hlm. 12)

PENJELASAN PENYUSUN

Kedua putusan menunjukkan 3 hal yang dinilai majelis pada unsur ini, yaitu kecocokan identitas terdakwa dengan surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona, kemampuan bertanggung jawab yang dinilai dari kesehatan jasmani dan rohani, serta cakupan subjek hukum yang meliputi orang maupun badan (korporasi). Ketiganya perlu sudah terurai dalam berkas penyidikan.

CATATAN PENTING:

Hindari pertanyaan yang bersifat menjerat sebagaimana dilarang dalam Pasal 144 huruf e KUHAP yang menyatakan bahwa Korban berhak bebas dari pertanyaan yang menjerat. Pertanyaan menjerat adalah pertanyaan yang sudah memuat jawaban di dalamnya atau mengasumsikan fakta yang belum terbukti.

Contoh pertanyaan 1 - Identitas dan ciri-ciri pelaku:

Contoh pertanyaan 2 - Penegasan identitas pelaku:

CATATAN PENTING:

Hindari pertanyaan yang bersifat menjerat sebagaimana dilarang dalam Pasal 143 huruf f KUHAP yang menyatakan bahwa Saksi berhak bebas dari pertanyaan yang menjerat.

Contoh pertanyaan 1 - Identitas dan ciri-ciri pelaku:

Contoh pertanyaan 2 - Penegasan identitas pelaku:

CATATAN PENTING:

Hindari pertanyaan yang bersifat menjerat. Pasal 32 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa dalam hal Penyidik melakukan intimidasi dan/atau mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat terhadap Tersangka, Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum dapat menyatakan keberatan, dan menurut ayat (3) keberatan itu dicatat dalam berita acara. Pertanyaan menjerat adalah pertanyaan yang sudah memuat jawaban di dalamnya atau mengasumsikan fakta yang belum terbukti.

Contoh pertanyaan 1 - Kondisi kesehatan saat pemeriksaan:

Contoh pertanyaan 2 - Identitas tersangka:

Contoh pertanyaan 3 - Kondisi saat kejadian:

Contoh pertanyaan 4 - Legalitas korporasi:

Contoh pertanyaan 5 - Kedudukan dalam korporasi:

Contoh pertanyaan 6 - Kaitan perbuatan dengan korporasi: