Pasal 478 KUHP

Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476 dan Pasal 477 ayat (1) huruf f dan huruf g dilakukan tidak dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan harga Barang yang dicurinya tidak lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dipidana karena pencurian ringan, dengan pidana denda paling banyak kategori II.

(KUHP hlm. 167)

Penjelasan Pasal 478 KUHP

Cukup jelas.

(KUHP hlm. 325)

PENJELASAN PENYUSUN

Unsur ini berbentuk negatif. Yang harus dibuktikan bukan bahwa perbuatan dilakukan di suatu tempat tertentu, melainkan bahwa perbuatan justru tidak dilakukan di dalam rumah maupun di dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Cara berpikirnya karena itu berbeda dari unsur-unsur pada Pasal 477 KUHP.

Meskipun Penjelasan Pasal 478 KUHP hanya menyatakan cukup jelas, istilah rumah dan pekarangan tertutup dirumuskan dalam Penjelasan Pasal 477 huruf e KUHP. Karena kedua pasal berada dalam bab yang sama dan memakai istilah yang sama, rumusan tersebut dipakai pula dalam memahami Pasal 478 KUHP.

Penjelasan Pasal 477 huruf e KUHP

Yang dimaksud dengan "rumah" adalah setiap bangunan atau tempat yang sengaja dibuat atau digunakan untuk tempat kediaman atau tempat tinggal.

(KUHP hlm. 324)

PENJELASAN PENYUSUN

Yang menentukan adalah peruntukan atau penggunaan bangunan tersebut sebagai tempat kediaman atau tempat tinggal, bukan bentuk maupun bahan bangunannya. Rumah papan, rumah panggung, gubuk, kamar kos, maupun bangunan sementara yang ditinggali termasuk dalam pengertian ini.

Sebaliknya, bangunan yang tidak diperuntukkan atau tidak digunakan sebagai tempat tinggal berada di luar pengertian rumah. Toko, gudang, kios pasar, kantor, bengkel, sekolah, dan rumah ibadah pada umumnya bukan rumah dalam pengertian ini, kecuali bangunan tersebut memang digunakan sebagai tempat tinggal, misalnya toko yang bagian belakangnya ditempati pemiliknya.

Penjelasan Pasal 477 huruf e KUHP

Yang dimaksud dengan "pekarangan tertutup" adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda batas tertentu, baik berupa tembok, pagar, tumpukan batu, tumbuh-tumbuhan, saluran air, atau sungai.

(KUHP hlm. 325)

PENJELASAN PENYUSUN

Tanda batas yang disebut dalam Penjelasan tersebut tidak harus berupa bangunan. Tumbuh-tumbuhan yang ditanam sebagai pagar hidup, tumpukan batu, saluran air, dan sungai sama-sama diakui sebagai tanda batas. Yang penting adalah adanya tanda batas tertentu yang dapat dikenali, bukan tinggi atau kuatnya batas tersebut.

Rumusan pasal menyebut pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Kata yang ada rumahnya menunjukkan 2 hal yang harus ada bersama-sama, yaitu adanya tanda batas tertentu dan adanya rumah di dalam pekarangan tersebut. Sebidang tanah berpagar yang tidak ada rumahnya, misalnya kebun berpagar, lahan kosong bertembok, atau kandang berpagar yang berdiri sendiri, tidak termasuk dalam pengertian ini.

PENJELASAN PENYUSUN

Berdasarkan uraian di atas, unsur ini pada umumnya terpenuhi apabila pencurian terjadi di jalan umum, di pasar, di tempat parkir umum, di terminal atau stasiun, di kebun atau sawah yang tidak berpagar dan tidak ada rumahnya, di halaman terbuka toko yang tidak berpagar, serta di tempat lain yang bukan rumah dan bukan pekarangan tertutup yang ada rumahnya.

PENJELASAN PENYUSUN

Pembentuk undang-undang memandang pencurian yang terjadi di dalam rumah atau di dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya lebih berat, karena menyentuh ketenteraman tempat tinggal orang. Karena itu keringanan dalam Pasal 478 KUHP hanya diberikan apabila perbuatan terjadi di luar lingkungan tempat tinggal tersebut.

Anotasi KUHP Pasal 478

Sama seperti pasal sebelumnya, Pasal 478 merupakan gequalificeerde delic atau delik terkualifikasi sebagai pencurian ringan dengan nilai nominal tidak melebihi batas tertentu yang disebut dalam pasal di atas.

(Anotasi KUHP Nasional, Prof. Eddy O.S. Hiariej, hlm. 498)

PENJELASAN PENYUSUN

Penggunaan istilah gequalificeerde delic atau delik terkualifikasi untuk Pasal 478 KUHP berbeda dari isi pasalnya. Delik terkualifikasi menunjuk pada tindak pidana yang diperberat, sedangkan Pasal 478 KUHP justru meringankan, yaitu menurunkan ancaman pidana menjadi pidana denda paling banyak kategori II. Sesuai pegangan penyusunan kitab ini, yang dipakai adalah rumusan KUHP itu sendiri, dan perbedaan tersebut disampaikan apa adanya agar tidak menimbulkan salah pengertian.

PENJELASAN PENYUSUN

Karena Pasal 478 KUHP hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II, akibatnya dalam KUHAP sangat berbeda dari Pasal 476 maupun Pasal 477 KUHP. Tersangka tidak dapat ditahan, perkaranya diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat, dan terbuka untuk mekanisme Keadilan Restoratif. Uraian lengkap beserta dasar hukumnya ada pada Kartu Pengantar Pasal 478, bagian Kutipan KUHAP.

PENJELASAN PENYUSUN

Seluruh isi bagian ini adalah rumusan/penjelasan penyusun, bukan kutipan sumber

Unsur ini dinyatakan terpenuhi apabila penyidik dapat membuktikan 2 hal secara bersamaan:

Buktikan bahwa tempat terjadinya pengambilan bukan bangunan atau tempat yang sengaja dibuat atau digunakan untuk tempat kediaman atau tempat tinggal. Uraikan apa sebenarnya tempat tersebut dan untuk apa dipergunakan sehari-hari.

Pembuktiannya melalui:

Buktikan salah satu dari 2 keadaan, yaitu tempat tersebut tidak mempunyai tanda batas tertentu, atau tempat tersebut mempunyai tanda batas tetapi tidak ada rumah di dalamnya. Tanda batas dapat berupa tembok, pagar, tumpukan batu, tumbuh-tumbuhan, saluran air, atau sungai, sehingga pemeriksaan tidak boleh berhenti pada ada tidaknya pagar buatan.

Pembuktiannya melalui:

Unsur ini berbentuk negatif, sehingga penyidik justru harus menguraikan secara tegas bahwa tempat kejadian bukan rumah dan bukan pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Uraian yang hanya menyebut lokasi tanpa menerangkan sifat tempat tersebut belum cukup.

Pemeriksaan tempat kejadian perkara wajib memuat keterangan mengenai ada tidaknya tanda batas. Tanda batas berupa tumbuh-tumbuhan, tumpukan batu, saluran air, atau sungai kerap terlewat karena tidak berbentuk pagar. Penyidik memeriksa keliling lahan, bukan hanya sisi tempat pelaku masuk.

Apabila ternyata tempat kejadian merupakan rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, Pasal 478 KUHP tidak dapat diterapkan sekalipun harga Barang di bawah Rp500.000,00. Dalam keadaan demikian penyidik menerapkan Pasal 476 KUHP, atau Pasal 477 ayat (1) huruf e KUHP apabila perbuatan dilakukan pada Malam oleh orang yang keberadaannya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Unsur ini bersifat kumulatif dengan unsur mengenai harga Barang. Kedua-duanya harus terpenuhi. Terpenuhinya unsur ini saja tidak cukup untuk menjadikan perbuatan sebagai pencurian ringan.

Penyidik juga memeriksa apakah perbuatan yang ditangani memang berasal dari Pasal 476 KUHP atau Pasal 477 ayat (1) huruf f atau huruf g KUHP. Pasal 478 KUHP tidak berlaku bagi Pasal 477 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, sehingga pencurian benda suci, benda purbakala, Ternak, pencurian pada waktu terjadi keadaan tertentu, maupun pencurian pada Malam di dalam rumah tetap dikenakan Pasal 477 ayat (1) KUHP berapa pun harga barangnya.

Karena Pasal 478 KUHP hanya diancam pidana denda, tersangka tidak dapat ditahan, perkaranya diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat, dan terbuka kemungkinan penyelesaian melalui mekanisme Keadilan Restoratif. Penyidik karena itu wajib memastikan penerapan pasal sejak awal, karena kekeliruan menentukan pasal berakibat langsung pada sah tidaknya penahanan yang dilakukan.

Perlu diperhatikan bahwa percobaan pencurian ringan tidak dipidana. Pasal 19 KUHP menentukan percobaan melakukan Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana denda paling banyak kategori II tidak dipidana, sedangkan Pasal 478 KUHP ancamannya persis demikian. Apabila pengambilan belum selesai, penyidik memeriksa ketentuan ini sebelum melanjutkan perkara.

Putusan Nomor 51/Pid.C/2026/PN Rap

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan maka Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 478 KUHP Tentang Pencurian Ringan;

(Putusan PN Rantau Prapat Nomor 51/Pid.C/2026/PN Rap hlm. 2)

PENJELASAN PENYUSUN

Putusan ini tidak memuat pertimbangan mengenai unsur satu per satu, termasuk unsur ini. Hakim langsung menyatakan perbuatan terbukti setelah mendengar keterangan saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti. Keadaan demikian memang lazim pada acara pemeriksaan cepat, dan hal ini perlu diketahui penyidik agar tidak mengharapkan rumusan unsur dari putusan pencurian ringan.

Karena putusan tidak menguraikan unsur, pegangan dalam pembuktian tetap rumusan Pasal 478 KUHP, dengan memakai pengertian rumah dan pekarangan tertutup sebagaimana dirumuskan dalam Penjelasan Pasal 477 huruf e KUHP.

PENJELASAN PENYUSUN

Meskipun tidak memuat pertimbangan unsur, putusan ini memperlihatkan jalannya acara pemeriksaan cepat dan akibat penerapan Pasal 478 KUHP dalam praktik. Yang terlihat: perkara diperiksa dengan Hakim tunggal, terdakwa tidak ditahan dan tidak didampingi penasihat hukum, Penyidik Pembantu bertindak selaku Kuasa Penuntut Umum, uraian tindak pidana dibacakan oleh Penyidik dan bukan berupa surat dakwaan, serta pidana yang dijatuhkan berupa denda. Uraian mengenai acara pemeriksaan cepat beserta dasar hukumnya ada pada Kartu Pengantar Pasal 478, bagian Kutipan KUHAP.

Hindari pertanyaan yang bersifat menjerat. Pasal 144 huruf e KUHAP menentukan hak Korban untuk bebas dari pertanyaan yang menjerat. Pertanyaan menjerat adalah pertanyaan yang sudah memuat jawaban di dalamnya atau mengandaikan fakta yang belum terbukti.

(KUHAP hlm. 77)

Contoh pertanyaan 1 - Sifat tempat kejadian:

Contoh pertanyaan 2 - Tanda batas lahan:

PENJELASAN PENYUSUN

Pertanyaan 4 mengenai tanda batas diajukan secara terbuka karena tanda batas tidak selalu berupa pagar. Menurut Penjelasan Pasal 477 huruf e KUHP, tanda batas dapat pula berupa tembok, tumpukan batu, tumbuh-tumbuhan, saluran air, atau sungai. Keterangan korban dicatat apa adanya, kemudian dicocokkan dengan hasil pemeriksaan tempat kejadian perkara.

Keterangan korban mengenai keadaan tempat kejadian tidak berdiri sendiri, melainkan wajib dikuatkan dengan berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara beserta foto dan sketsanya.

Hindari pertanyaan yang bersifat menjerat. Pasal 143 huruf f KUHAP menentukan hak Saksi untuk bebas dari pertanyaan yang menjerat. Pertanyaan menjerat adalah pertanyaan yang sudah memuat jawaban di dalamnya atau mengandaikan fakta yang belum terbukti.

(KUHAP hlm. 77)

Contoh pertanyaan 1 - Keadaan tempat kejadian:

Contoh pertanyaan 2 - Tanda batas lahan:

PENJELASAN PENYUSUN

Keterangan saksi mengenai tanda batas pada pertanyaan 4 dipakai untuk melengkapi hasil pemeriksaan tempat kejadian perkara, terutama apabila keadaan lahan telah berubah setelah kejadian.

Hindari pertanyaan yang bersifat menjerat. Menurut Pasal 32 ayat (2) KUHAP, dalam hal Penyidik melakukan intimidasi dan/atau mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat terhadap Tersangka, Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum dapat menyatakan keberatan, dan menurut ayat (3) keberatan itu dicatat dalam berita acara. Pertanyaan menjerat adalah pertanyaan yang sudah memuat jawaban di dalamnya atau mengandaikan fakta yang belum terbukti.

(KUHAP hlm. 23)

Contoh pertanyaan 1 - Cara sampai ke tempat kejadian:

Contoh pertanyaan 2 - Keadaan tempat kejadian:

PENJELASAN PENYUSUN

Pertanyaan 3 dan 4 mempunyai 2 kegunaan sekaligus. Selain untuk membuktikan unsur Pasal 478 KUHP, jawabannya juga menentukan apakah perbuatan dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 477 ayat (1) huruf f KUHP. Perlu diingat bahwa Pasal 478 KUHP tetap berlaku bagi perbuatan huruf f dan huruf g sepanjang kedua unsur khas Pasal 478 KUHP terpenuhi.

Keterangan mengenai keterlibatan orang lain pada pertanyaan 8 dikembangkan lebih lanjut, karena berkaitan dengan penerapan Pasal 477 ayat (1) huruf g KUHP.