Pasal 478 KUHP

Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476 dan Pasal 477 ayat (1) huruf f dan huruf g dilakukan tidak dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan harga Barang yang dicurinya tidak lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dipidana karena pencurian ringan, dengan pidana denda paling banyak kategori II.

(KUHP hlm. 167)

Penjelasan Pasal 478 KUHP

Cukup jelas.

(KUHP hlm. 325)

PENJELASAN PENYUSUN

Unsur ini merupakan batas nilai yang bersifat pasti. Undang-undang menyebut 1 angka, yaitu Rp500.000,00, dan tidak memberi ruang penilaian di luar angka tersebut. Karena rumusan pasal memakai kata tidak lebih dari, barang yang harganya tepat Rp500.000,00 masih termasuk dalam pengertian ini, sedangkan barang yang harganya Rp500.001,00 sudah berada di luarnya.

PENJELASAN PENYUSUN

Rumusan pasal menyebut harga Barang yang dicurinya, bukan kerugian yang diderita korban. Kedua hal tersebut sering berbeda. Kerugian korban dapat mencakup biaya perbaikan pintu yang dirusak, biaya penggantian kunci, atau kehilangan penghasilan selama barang tidak ada. Hal-hal tersebut tidak dihitung dalam unsur ini. Yang dihitung hanya harga Barang yang diambil.

Penyidik karena itu tidak memakai angka kerugian yang tercantum dalam laporan polisi begitu saja, melainkan memilah lebih dahulu bagian mana yang merupakan harga Barang yang diambil.

PENJELASAN PENYUSUN

KUHP tidak menyebutkan pada saat kapan harga Barang dinilai. Menurut penyusun, penilaian dilakukan pada saat pencurian terjadi, karena pada saat itulah perbuatan yang dinilai berlangsung. Dengan demikian yang dipakai bukan harga barang tersebut ketika dibeli dalam keadaan baru, dan bukan pula harga pada saat pemeriksaan berlangsung.

Untuk barang bekas, yang dipakai adalah harga pasaran barang bekas dalam keadaan sebagaimana adanya pada saat diambil, bukan harga barang baru yang sejenis. Perbedaan ini sering menentukan, karena barang bekas kerap bernilai jauh di bawah harga belinya.

PENJELASAN PENYUSUN

Apabila dalam 1 perbuatan pencurian diambil lebih dari 1 barang, harga seluruh barang tersebut dijumlahkan, karena rumusan pasal menilai Barang yang dicuri dalam 1 tindak pidana. Apabila jumlahnya melampaui Rp500.000,00, unsur ini tidak terpenuhi meskipun masing-masing barang bernilai kecil.

Apabila pelaku melakukan beberapa perbuatan pencurian yang berdiri sendiri pada waktu dan tempat berbeda, menurut penyusun penilaian harga dilakukan pada masing-masing perbuatan, karena setiap perbuatan merupakan tindak pidana tersendiri. Meskipun demikian, dalam keadaan demikian penyidik memeriksa pula ketentuan mengenai perbarengan tindak pidana.

Pasal 79 ayat (2) KUHP

Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

(KUHP hlm. 29)

PENJELASAN PENYUSUN

Ketentuan tersebut hanya menyangkut besarnya pidana denda, bukan batas nilai barang dalam Pasal 478 KUHP. KUHP tidak memuat ketentuan yang memungkinkan batas Rp500.000,00 disesuaikan. Karena itu penyidik tetap berpegang pada angka tersebut apa adanya, dan tidak menaikkan maupun menurunkannya dengan alasan perubahan nilai uang.

Pasal 79 ayat (1) huruf b KUHP

Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(KUHP hlm. 29)

Pasal 78 ayat (2) KUHP

Jika tidak ditentukan minimum khusus, pidana denda ditetapkan paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

(KUHP hlm. 29)

PENJELASAN PENYUSUN

Batas denda kategori II jauh melampaui batas nilai barang dalam pasal ini. Denda paling banyak Rp10.000.000,00, sedangkan Barang yang dicuri paling banyak bernilai Rp500.000,00. Meskipun demikian, penjatuhan denda merupakan kewenangan hakim.

PENJELASAN PENYUSUN

Anotasi KUHP tidak menguraikan cara menentukan harga Barang maupun saat penilaiannya. Yang disebutkan hanya bahwa Pasal 478 merupakan pencurian ringan dengan nilai nominal tidak melebihi batas tertentu, sebagaimana termuat pada Kartu Pengantar Pasal 478 bagian Kutipan Anotasi.

PENJELASAN PENYUSUN

Seluruh isi bagian ini adalah rumusan/penjelasan penyusun, bukan kutipan sumber

Unsur ini dinyatakan terpenuhi apabila penyidik dapat membuktikan 2 hal secara bersamaan:

Buktikan secara rinci barang apa saja yang diambil, berapa jumlahnya, serta bagaimana keadaannya pada saat diambil, termasuk merek, ukuran, tahun pembuatan, dan tingkat keausannya apabila barang bekas. Uraian yang terlalu umum menyulitkan penaksiran harga.

Pembuktiannya melalui:

Buktikan harga Barang dalam keadaan sebagaimana adanya pada saat diambil, bukan harga barang baru sejenis dan bukan harga pada saat pemeriksaan. Apabila barang yang diambil lebih dari 1, jumlahkan seluruh harganya.

Pembuktiannya melalui:

Penyidik memisahkan lebih dahulu antara harga Barang yang diambil dengan kerugian lain yang diderita korban. Biaya perbaikan pintu atau kunci yang dirusak, biaya penggantian dokumen, dan kehilangan penghasilan tidak dihitung dalam unsur ini, meskipun tetap dicatat sebagai kerugian dalam berkas perkara.

Keterangan korban mengenai harga barang tidak cukup berdiri sendiri, terutama apabila angkanya mendekati batas Rp500.000,00. Korban dapat menyebut harga beli barang dalam keadaan baru, sedangkan yang dinilai adalah harga barang dalam keadaan sebagaimana adanya pada saat diambil. Penyidik menguatkan keterangan tersebut dengan harga pasaran atau keterangan penjual barang sejenis.

Apabila harga barang berada di sekitar batas Rp500.000,00, penyidik bekerja lebih cermat dan mencari lebih dari 1 sumber penaksiran. Selisih kecil pada taksiran menentukan apakah perkara masuk Pasal 478 KUHP atau Pasal 476 KUHP, dan perbedaan tersebut berakibat langsung pada boleh tidaknya dilakukan penahanan.

Untuk barang yang harganya ditentukan berdasarkan berat atau satuan, misalnya hasil kebun, hasil pertanian, atau logam bekas, penyidik menguraikan berat atau jumlah satuannya secara pasti, lalu mengalikannya dengan harga pasaran yang berlaku pada saat dan di tempat pengambilan. Harga jenis barang seperti ini berubah-ubah, sehingga keterangan pedagang atau pengepul setempat lebih tepat daripada harga umum.

Apabila barang tidak berhasil ditemukan, penaksiran harga tetap dapat dilakukan berdasarkan keterangan korban dan saksi mengenai jenis serta keadaan barang, dikuatkan dengan harga pasaran barang sejenis. Ketiadaan barang bukti tidak dengan sendirinya menghalangi pembuktian unsur ini.

Apabila jumlah harga seluruh barang melampaui Rp500.000,00, unsur ini tidak terpenuhi dan penyidik menerapkan Pasal 476 KUHP atau Pasal 477 ayat (1) huruf f atau huruf g KUHP sesuai fakta perkaranya.

Unsur ini bersifat kumulatif dengan unsur mengenai tempat kejadian. Kedua-duanya harus terpenuhi. Barang bernilai Rp100.000,00 yang diambil dari dalam rumah tetap bukan pencurian ringan.

Penyidik memastikan sejak awal bahwa perkara yang ditangani berasal dari Pasal 476 KUHP atau Pasal 477 ayat (1) huruf f atau huruf g KUHP. Pasal 478 KUHP tidak berlaku bagi Pasal 477 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, berapa pun harga barangnya.

Putusan Nomor 51/Pid.C/2026/PN Rap

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan maka Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 478 KUHP Tentang Pencurian Ringan;

(Putusan PN Rantau Prapat Nomor 51/Pid.C/2026/PN Rap hlm. 2)

PENJELASAN PENYUSUN

Putusan ini tidak memuat pertimbangan mengenai harga Barang maupun cara penaksirannya. Hakim langsung menyatakan perbuatan terbukti setelah mendengar keterangan saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti. Keadaan demikian lazim pada acara pemeriksaan cepat, sehingga penyidik tidak dapat mengharapkan pedoman penaksiran harga dari putusan pencurian ringan.

Yang dapat diketahui dari putusan ini adalah barang bukti yang menjadi objek pencurian berupa hasil kebun yang jumlahnya dinyatakan dalam satuan berat. Barang semacam ini harganya berubah-ubah menurut waktu dan tempat, sehingga penaksirannya bergantung pada keterangan pedagang atau pengepul setempat. Uraian lebih lanjut ada pada bagian Pembuktian unsur ini.

PENJELASAN PENYUSUN

Belum ditemukan putusan yang menguraikan cara menentukan harga Barang dalam Pasal 478 KUHP. Perkara pencurian ringan diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat berdasarkan Pasal 258 ayat (1) KUHAP dengan Hakim tunggal, sehingga putusannya pada umumnya singkat. Sebagian perkara juga diselesaikan melalui mekanisme Keadilan Restoratif sehingga tidak sampai ke persidangan.

Bagian ini akan dilengkapi setelah diperoleh putusan yang sesuai. Sampai saat itu, pegangan dalam pembuktian tetap rumusan Pasal 478 KUHP, dengan menilai harga Barang dalam keadaan sebagaimana adanya pada saat pencurian terjadi.

Hindari pertanyaan yang bersifat menjerat. Pasal 144 huruf e KUHAP menentukan hak Korban untuk bebas dari pertanyaan yang menjerat. Pertanyaan menjerat adalah pertanyaan yang sudah memuat jawaban di dalamnya atau mengandaikan fakta yang belum terbukti.

(KUHAP hlm. 77)

Contoh pertanyaan 1 - Harga barang:

Contoh pertanyaan 2 - Keadaan barang:

PENJELASAN PENYUSUN

Pada pertanyaan 4, penyidik tidak menyebut angka lebih dahulu dan tidak mengarahkan korban pada batas Rp500.000,00. Keterangan korban dicatat apa adanya, kemudian dikuatkan atau diuji dengan harga pasaran barang sejenis.

Kerugian selain hilangnya barang pada pertanyaan 7 tetap dicatat dalam berkas perkara, tetapi tidak dihitung dalam unsur ini, karena rumusan Pasal 478 KUHP menilai harga Barang yang dicuri, bukan kerugian korban secara keseluruhan.

Hindari pertanyaan yang bersifat menjerat. Pasal 143 huruf f KUHAP menentukan hak Saksi untuk bebas dari pertanyaan yang menjerat. Pertanyaan menjerat adalah pertanyaan yang sudah memuat jawaban di dalamnya atau mengandaikan fakta yang belum terbukti.

(KUHAP hlm. 77)

Contoh pertanyaan 1 - Keadaan barang:

Contoh pertanyaan 2 - Harga pasaran:

PENJELASAN PENYUSUN

Keterangan mengenai harga jual yang diterima pelaku pada pertanyaan 6 dipakai sebagai bahan pembanding, bukan sebagai penentu harga barang. Harga jual barang hasil pencurian pada umumnya jauh di bawah harga pasaran, sehingga tidak dapat dipakai sebagai satu-satunya dasar penaksiran.

Hindari pertanyaan yang bersifat menjerat. Menurut Pasal 32 ayat (2) KUHAP, dalam hal Penyidik melakukan intimidasi dan/atau mengajukan pertanyaan yang bersifat menjerat terhadap Tersangka, Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum dapat menyatakan keberatan, dan menurut ayat (3) keberatan itu dicatat dalam berita acara. Pertanyaan menjerat adalah pertanyaan yang sudah memuat jawaban di dalamnya atau mengandaikan fakta yang belum terbukti.

(KUHAP hlm. 23)

Contoh pertanyaan 1 - Barang yang diambil:

Contoh pertanyaan 2 - Harga penjualan:

PENJELASAN PENYUSUN

Harga jual yang diterima tersangka pada pertanyaan 4 tidak dipakai sebagai penentu harga barang, melainkan hanya sebagai bahan pembanding. Barang hasil pencurian pada umumnya dijual jauh di bawah harga pasaran.

Pertanyaan 6 penting karena harga seluruh barang dalam 1 perbuatan dijumlahkan. Terlewatnya 1 barang dapat mengakibatkan kekeliruan dalam menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur ini, dan berakibat pula pada kekeliruan penerapan pasal.